Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | PT. Solid Gold Berjangka
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis, sektor pertanian yang di dalamnya mencakup perkebunan dan kehutanan baru menyerap KUR sebesar 15,51 persen. Sektor lainnya menyerap KUR lebih rendah lagi, yakni sektor jasa sebesar 10,86 persen, industri pengolahan 4,49 persen, dan perikanan 1,15 persen. Sementara itu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad menyarankan pemerintah untuk mengambil pendekatan baru dalam menggenjot realisasi KUR di luar sektor perdagangan. Pemerintah ingin penyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) fokus ke sektor pangan, termasuk menyasar ke profesi petani, nelayan, dan peternak. Alasannya, selama ini tercatat porsi penyaluran KUR masih dikuasai oleh sektor perdagangan, baik besar dan eceran, yang mencapai 68 persen. Kementerian Perekonomian mencatat, hingga September 2016 penyaluran KUR baru mencapai 65 persen dari target penyaluran sebesar Rp 120 triliun. Rinciannya, penyaluran tersebut meliputi kredit mikro sebesar Rp 44,7 triliun dan ritel Rp 20,5 triliun. Sementara untuk penempatan tenaga kerja Indonesia baru terealisasi Rp 79,5 miliar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan kondisi pemetaan porsi penyaluran KUR saat ini belum sesuai dengan target. Ia menilai KUR semestinya menyasar kredit mikro yang menyentuh petani, nelayan, dan peternak. Tersendatnya KUR ke sektor pangan, lanjut Darmin, lantaran minimnya sumber daya manusia (SDM) atau petugas yang dimiliki perbankan dalam menjangka calon debitur di lapangan. "Komposisi yang sekarang belum sesuai dengan komposisi perekonomian kita. Sektor perdagangan selama ini lebih menguasai. Ini disebabkan karena perdagangan berada di garda terdepan, paling mudah dijangkau. Sementara sektor pertanian sulit untuk dijangkau,” jelas Darmin di kantornya, Jumat (16/9). “Untuk tahun depan, yang switching ini harus dikurangi. Pemerintah perlu mendalami kemungkinan adanya KUR khusus untuk mendorong ekskalasi pertumbuhan KUR di luar sektor perdagangan,” ujar Muliaman. OJK juga merilis hasil kajian terhadap 3 bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang data debitur yakni BRI, BNI, dan Mandiri yang dilakukan pada tengah tahun ini. Hasilnya, diketahui 58,30 persen debitur yang menerima fasilitas KUR pada 2016 merupakan debitur baru, 23,73 persen merupakan debitur switching dari KUR skema lama, sisanya sebanyak 17,97 persen merupakan debitur switching dari kredit komersial. Pemerintah Dorong Peran Koperasi Sebagai Penyalur KUR | PT. Solid Gold Berjangka “Kan yang namanya simpan pinjam itu misalkan mau buat beli kendaraan, bantu anak perkawinan, beli televisi, itu kan enggak boleh. Namanya kan kredit usaha rakyat, kita berikan yang untuk usaha,” ucapnya. Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM tengah melakukan penilaian terhadap 14 koperasi yang telah mengajukan permintaan untuk turut berpartisipasi dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR yang secara keseluruhan yang mana plafonnya bisa mencapai Rp120 triliun. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan tahun ini pemerintah tengah mengkaji sekitar dua unit koperasi untuk menjadi komando dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Namun, sebanyak 7 koperasi diusulkan agar bisa langsung menyalurkan KUR tanpa harus melalui perbankan. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan perlunya pengawasan terhadap koperasi sebagai penyalur KUR untuk melihat kriteria koperasi yang sehat. Pengawasan itu akan dilakukan oleh OJK, sementara Kementerian Keuangan fokus pada penyaluran KUR ke usaha yang produktif dan bukan konsumsi. “Selama ini kan koperasi linkage. Sekarang langsung koperasi sebagai penyalur KUR. Nominalnya lagi dikaji, kemudian koperasi mana yang bisa. Ada 7 yang kita ajukan,” ujarnya, usai Rapat Koordinasi mengenai KUR di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/9/2016). PT. Solid Gold Berjangka
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
April 2017
All
NETWORKS
|