Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan deadline sampai 2017 itu terkait dengan dimulainya tahapan pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Dia mengingatkan agar semua warga negara yang sudah berusia 17 tahun untuk segera melakukan perekaman data e-KTP.
"Banyak masyarakat yang sudah merekam, mudah-mudahan pertengahan tahun 2017 sudah selesai semua. Kami juga terus update, mungkin yang status e-KTP nya berubah, akan terus dipantau," tutup Tjahjo. Kemendagri memutuskan bahwa tenggat waktu untuk pengurusan e-KTP pada pertengahan 2017 | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Palembang Kementerian Dalam Negeri sempat melakukan uji coba untuk batas waktu pengurusan kartu tanda penduduk (e-KTP) pada 30 September 2016 pekan lalu. Kini Kemendagri memutuskan bahwa tenggat waktu untuk pengurusan e-KTP pada pertengahan 2017. "Target (perekaman e-KTP) sampai pertengahan 2017, karena sudah dimulai tahapan-tahapan dalam kerangka Pileg dan Pilpres serentak 2019. Minimal 101 daerah Pilkada paling lambat November dan Desember selesai. Kalau belum ada yang mau merekam, jangan salahkan kami, kalau tidak mendapat e-KTP, akan mendapat formulir perekaman. Tetapi hak pilih harus kita jamin, Apabila sampai pertengahan 2017 tak juga melakukan perekaman data e-KTP, Kemendagri tak mau disalahkan jika mereka tak mendapatkan KTP elektronik. Namun Tjahjo menegaskan bahwa meski belum punya e-KTP warga negara yang sudah berusia 17 tahun tetap bisa menggunakan hak pilih mereka di Pileg dan Pilpres 2019. menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Upacara Kantor Pusat Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016). kalau belum belum dapat e-KTP, masih bisa memilih, walaupun dengan KTP lama. Yang penting merekam dulu," kata Tjahjo usai Kementerian Keuangan atas izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengembalikan anggaran yang sempat tertahan tersebut. "Kemendagri dan saya menyampaikan terimakasih kepada Kemenkeu, dengan seizin presiden yang rencana ditunda utk memenuhi jumlah percetakan e-KTP yang 20 juta akhirnya dikembalikan. Tidak ada penundaan anggaran," kata Tjahjo. Tjahjo mengatakan bahwa saat ini pelayanan untuk pembuatan e-KTP makin membaik. Bulan ini juga anggaran untuk pembuatan 20 juta e-KTP yang sempat tertahan akhirnya dicairkan. Menurut Tjahho saat ini keinginan masyarakat untuk membuat e-KTP sudah mulai membaik. Banyak masyarakat yang sudah mulai melakukan perekaman data. Dia berharap pertengahan 2017 semua masyarakat yang berhak bisa mendapatkan e-KTP. Bahkan menurut Tjahjo saat ini percetakan untuk 20 juta e-KTP itu sudah masuk tender. "Sehingga yang 20 juta e-KTP sudah bisa dicetak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 20 juta," tambah mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu. Tjahjo Pecat 100 Pegawai Kemendagri Karena Diduga Terlibat Korupsi | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Palembang "Sekarang Hanya terganjal imej masyarakat, ini yang mengganggu optimalisasi anggaran e-KTP . Tapi bu menteri keuangan bijaksana. Karena menyangkut Pemilu, beliau mengabulkan anggaran Dukcapil yang Rp 400 M tidak dipotong supaya mencetak e-KTP, dan memobilisir segala kepentingan masyarakat," kata Tjahjo. Pejabat-pejabat yang dipecat karena terlibat korupsi ini akan diumumkan tepat saat 2 tahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. "Jelas. Nanti akan saya umumkan (pejabat korup), walaupun tidak nama. Sudah mendekati 100 lebih, mulai eselon 2, Direktur IPDN yang saya pecat dengan tidak hormat maupun kami suruh memilih pensiun dini," kata Tjahjo kepada wartawan usai menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Upacara Kantor Pusat Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016). Tjahjo menegaskan bahwa pihaknya ingin terus bersih-bersih Kemendagri dari praktik korupsi. Sejak menjabat pada 27 Oktober 2014 lalu hingga kini, dia mengaku pengelolaan anggaran di Kemendagri sudah berjalan cukup baik. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah memberhentikan dengan tidak hormat (memecat) hampir 100 pegawai di Kemendagri yang diduga terlibat kasus korupsi. Pegawai yang dipecat tersebut ada yang eselon 2, ada juga eselon 1. "Akan saya umumkan pas 2 tahun pemerintahan pak Jokowi," dia menambahkan. Terkait dugaan kasus korupsi e-KTP yang saat ini diusut oleh KPK, Tjahjo mengatakan bahwa hal itu tidak mengganggu kinerja pegawai Kementerian Dalam Negeri. Perekaman dan pembuatan e-KTP tak terganggu atas diusutnya kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 2 triliun itu. "Kami ingin agar (Kemendagri) terus bersih, termasuk fokus anggaran, 2015 ke 2016 sudah cukup baik, sekarang sudah 70-80 persen. Lalu, jangan ada monopoli tender, ada proyek kecil maupun besar saya minta dibagi rata, jangan dipegang 1 orang yang memborong proyek," kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu. Yang jadi persoalan saat ini, kata Tjahjo, adalah soal persepsi publik atas kasus dugaan korupsi e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Persepsi itu mengganggu optimalisasi anggaran e-KTP. Dia meminta tak ada monopoli tender proyek di Kemendagri. Proyek kecil mau pun besar, Tjahjo meminta itu dibagi rata tidak dipegang oleh 1 orang pemborong. Beruntung ada kebijaksanaan dari Menteri Keuangan. Berhubung mendekati proses pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden, pemerintah tidak menahan pengucuran anggaran e-KTP sebesar Rp 400 miliar. PT Solid Gold Berjangka
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
April 2017
All
NETWORKS
|