Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan terus mengembangkan sistem keuangan daerah | PT Solid Gold Berjangka Cabang SemarangSebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Banten kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Tangerang. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Thomas Ipoeng Andjar Wasita mengungkapkan, ada tujuh kabupaten/kota penerima opini WTP yakni Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Banten kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Tangerang. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Thomas Ipoeng Andjar Wasita mengungkapkan, ada tujuh kabupaten/kota penerima opini WTP yakni Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. Sekretaris Daerah Dadi Budaeri menambahkan capaian WTP ini bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah yang diberikan masyarakat melalui anggaran yang ada dalam APBD. Adapun upaya yang akan terus ditingkatkan yaitu terkait efektivitas sistem pengendalian internal."Struktur Inspektorat, para verifikatur di OPD, akan kami perkuat agar semakin rapi dalam pelaporan keuangan daerah," kata dia menambahkan. "Kami akan terus mengembangkan sistem keuangan daerah. Mulai dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Sistem Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Sievlap serta Sistem Akuntansi Akrual (Spektra), sebagai wujud tata kelola keuangan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta amanah dari reformasi keuangan negara," ujar dia di Tangerang, Sabtu (3/6). Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menjelaskan, capaian Pemkot Tangerang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kali secara berturut-turut dari BPK, bukan berarti inovasi dan peningkatan sistem akuntabilitas laporan keuangan berhenti. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan terus mengembangkan sistem keuangan daerah sebagai perangkat pendukung laporan keuangan yang terintegrasi, transparan dan akuntabel. Butuh 10 Tahun Bagi Kementan Dapatkan Opini WTP dari BPK | PT Solid Gold Berjangka Cabang Semarang"Irjen mata kuliah wajib itu WTP. Kalau merah dia tidak naik kelas nah itu yang Irjen ngejar. Apalagi kekurangan yang diminta BPK apa lagi surat-surat dan lainnya," jelas Amran. Walaupun mendapatkan predikat WTP dari BPK, Amran tetap mengevaluasi pelaporan keuangan tahun lalu. Dia menyatakan, masih banyak kekurangan terutama dalam menyusun laporan keuangan yang harus diperbaiki agar Kementan tetap mendapatkan opini WTP dari BPK. "Dan yang banyak itu sepele, banyak tahun lalu itu berita acara serah terima barang yang menjadikan kita WDP. Tahun ini tinggal sedikit dan itu kita tindak lanjuti, itu membuat WTP," serunya. Amran mengatakan, pihaknya telah menugaskan kepada Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementan untuk fokus dalam menyiapkan serta menyusun laporan keuangan Kementan. Bahkan Amran juga tidak segan-segan melakukan tindakan tegas bagi siapapun yang bermain-main laporan keuangan Kementan. "Kami terima laporan katanya ini periode yang paling sulit kita layani datanya karena harus dicari 10 tahun 20 tahun yang lalu dan harus ada. Tapi kami yakin teman Satker (Satuan Kerja) sudah terlatih di medan yang berat," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat penyerahan opini WTP dari BPK ke Kementan di Gedung F Kementan, Ragunan, Jakarta, Senin (5/6). "Kami terima laporan katanya ini periode yang paling sulit kita layani datanya karena harus dicari 10 tahun 20 tahun yang lalu dan harus ada. Tapi kami yakin teman Satker (Satuan Kerja) sudah terlatih di medan yang berat," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat penyerahan opini WTP dari BPK ke Kementan di Gedung F Kementan, Ragunan, Jakarta, Senin (5/6). Kementan Raih Opini WTP Untuk Pertama Kali | PT Solid Gold Berjangka Cabang Semarang |
Archives
April 2017
All
NETWORKS
|