Percepatan sertifikasi tanah dalam program reforma agraria dan redistribusi aset masih terkendala persoalan anggaran | PT Solid Gold Berjangka Cabang MakassarJokowi kemudian menuntut Menteri Agraria dan Tata Ruang Nasional Sofyan Djalil agar meningkatkan upaya sertifikasi tanah dari biasanya hanya 500 ribu sertifikat diselesaikan dalam satu tahun, menjadi 5 juta sertifikat dalam setahun. Target penyelesaian sertifikat pun dituntut untuk bertambah setiap tahunnya. Dalam tiga tahun ke depan, BPN dituntut harus mampu menyelesaikan 9 juta sertifikat dalam setahun. Dalam reforma agraria juga, akan ada redistribusi aset dan pembagian lahan. Dalam pengantar sidang kabinet, Jokowi mengatakan, perlu dirumuskan format kebijakan pembagian lahan tersebut seperti apa. "Ini sering kita sampaikan mengenai redistribusi aset, dan juga reforma agraria sehingga menjadi jelas dan secepatnya bisa kita lakukan di lapangan secara besar-besaran. Karena kemarin yang sudah dimulai di lapangan itu sangat disambut baik oleh masyarakat. Tapi kalau ini tidak secepatnya digarap secara besar-besaran, ini akan kelamaan dan masyarakat akan menunggu," katanya di hadapan para menterinya. Seusai sidang kabinet, Sofyan Djalil mengatakan, redistribusi aset dan tanah akan menggunakan pola pendampingan oleh BUMN. Masyarakat tidak serta merta langsung diberikan lahan. Hal itu untuk mencegah tanah yang dibagikan dijual lagi. Saat ini, kata Sofyan, masih perlu ada peraturan presiden untuk memuluskan program tersebut. "Perpres itu yang belum. Ya nanti ditunggu, sedang dalam proses," ujarnya. Seluruh Indonesia proses pemetaannya sudah ok, hampir dua juta. Tapi kita kan kemarin kekurangan anggaran," katanya seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu, 15 Maret 2017. Pemerintahan Joko Widodo kini tengah menggencarkan program redistribusi aset dan reforma agraria. Program itu pun ditekankan Jokowi ketika membuka sidang kabinet. Jokowi menginstruksikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar segera mempercepat proses sertifikasi lahan. Jokowi mengatakan, telah mengantongi data 12,7 juta hektare tanah yang akan dimasukkan dalam program reforma agraria ini. Untuk mewujudkannya, pertama-tama persoalan sertifikasi lahan harus dibereskan. Jokowi menyebutkan, sekarang ada 106 juta bidang tanah. Namun yang bersertifikat baru 46 juta bidang. Artinya, masih banyak rakyat yang menduduki sebuah lahan, tetapi legalitasnya tidak ada. Percepatan sertifikasi tanah dalam program reforma agraria dan redistribusi aset masih terkendala persoalan anggaran. Sementara pada tahun ini ditargetkan 5 juta sertifikasi tanah rampung di seluruh Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, sampai saat ini upaya sertifikasi tanah sudah mencapai hampir dua juta. Dia mengakui, sebelumnya sempat ada kekurangan anggaran dalam sertifikasi tanah. Jokowi minta format redistribusi lahan diperjelas | PT Solid Gold Berjangka Cabang MakassarPerintah tersebut diberikan agar nantinya program redistribusi lahan yang dijalankan pemerintah bisa memberikan dampak bagi pemerataan pembangunan. "Rumuskan formatnya seperti apa," katanya Rabu (15/3). Presiden mengatakan, selain format pembagian, ia juga minta menterinya untuk memikirkan juga bentuk pendampingan bagi masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program redistribusi aset. Tujuannya, agar lahan yang diberikan tersebut bisa bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi mereka. Sementara, Sofyan Djalil mengatakan, pola redistribusi lahan kemungkinan akan dilakukan dengan menggunakan bantuan perusahaan atau BUMN. Perusahaan atau BUMN tersebut akan dijadikan bapak angkat masyarakat untuk memberikan bimbingan kepada mereka agar lahan yang diredistribusi tadi bisa lebih produktif. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil untuk memperjelas format redistribusi lahan yang akan dilakukan pemerintah. Perintah itu diberikan dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Kapasitas Fiskal dan Pagu Indikatif 2018, Rabu (15/3). ( Baca : Jokowi Instruksikan Percepat Sertifikasi Lahan ) Jokowi Minta Pemberian Lahan untuk Masyarakat tak Ditunda-tunda | PT Solid Gold Berjangka Cabang MakassarSistem sertifikai lahan untuk dikelola masyarakat pun harus dibuat sebaik mungkin, sehingga retribusi aset ini bisa tepat sasaran. Reforma Agraria ini harus dijalankan secara serentak dan dalam jumlah besar agar masyarakat bisa mendapatkan dampak dari program ini. Selain pemberian hak untuk mengelola lahan, Jokowi juga mengingatkan agar ada institusi yang memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang mendapatkan aset. Pendampingan ini penting karena masyarakat belum banyak yang paham mengenai manfaat dari aset yang mereka miliki. Skema pendampingan bisa melibatkan perusahaan BUMN seperti perbankan, agar lahan ini bisa dijadikan modal usaha. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga bisa memberikan perannya dalam pengelolaan retribusi aset. Bumdes bisa memberikan jalan bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana cara memanfaatkan pemberian lahan tersebut. Sistem sertifikai lahan untuk dikelola masyarakat pun harus dibuat sebaik mungkin, sehingga retribusi aset ini bisa tepat sasaran. Reforma Agraria ini harus dijalankan secara serentak dan dalam jumlah besar agar masyarakat bisa mendapatkan dampak dari program ini. Selain pemberian hak untuk mengelola lahan, Jokowi juga mengingatkan agar ada institusi yang memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang mendapatkan aset. Pendampingan ini penting karena masyarakat belum banyak yang paham mengenai manfaat dari aset yang mereka miliki. Skema pendampingan bisa melibatkan perusahaan BUMN seperti perbankan, agar lahan ini bisa dijadikan modal usaha. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga bisa memberikan perannya dalam pengelolaan retribusi aset. Bumdes bisa memberikan jalan bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana cara memanfaatkan pemberian lahan tersebut. Solid Gold Berjangka Categories
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
April 2017
All
NETWORKS
|