BKPM sejauh ini saling berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata | PT Solid Gold Berjangka Cabang MakassarPariwisata nasional bertumbuh 10,3 persen dibandingkan pariwisata di ASEAN 5,1 persen dan dunia 4,4 persen. Pemerintah, kata Arief setidaknya berkomitmen menyiapkan infrastruktur dasar, yaitu jalan, air, listrik, dan internet. Data BKPM menunjukkan realisasi investasi sektor pariwisata nasional pada 2016 mencapai Rp 15 triliun dengan rincian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 2,2 triliun, serta Penanaman Modal Asing (PMS) Rp 12,8 triliun. Kegiatan Regional Investment Forum (RIF) BKPM di Nusa Dua melibatkan lebih dari 400 investor di mana separuhnya adalah asing. Forum bisnis ini juga memfasilitasi setidaknya 70 pertemuan berkonsep one on one meeting, antara pemerintah daerah dengan investor, atau perusahaan dengan investor. Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata merupakan alat paling murah dan mudah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga bisa mendapatkan devisa dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak. "Arahan Presiden yang menargetkan 20 juta wisman pastinya butuh sinergi dan kerja keras dari berbagai kementerian dan lembaga," katanya dalam kesempatan sama. BKPM, ujar Aried bisa mendukung dari sisi investasi. Pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia pada 2015 sudah melampaui pertumbuhan sektor pariwisata di ASEAN dan dunia. "Manado kini kekurangan hotel, sehingga kami mencoba menggalang investasi perhotelan untuk memenuhi permintaan pasar di sana," kata Lembong. Pemerintah menargetkan kunjungan wisman mencapai 20 juta orang pada 2019. Selain Manado, Lembong menilai Sumatra Barat dan Belitong juga cocok untuk pengembangan pariwisata, khususnya wisata syariah. Jarak tempuh dari negara-negara destinasi pariwisata dunia, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura ke Sumatra lebih dekat, sekitar dua jam dibandingkan penerbangan ke Bali atau Lombok. Oleh sebabnya Lembong berharap kedua wilayah ini memanfaatkan program KLIK di gelombang berikutnya. Mantan Menteri Perdagangan ini mengatakan BKPM sejauh ini saling berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk merespons perkembangan terbaru di sektor ini. Menurutnya, investor asing banyak melirik daerah di Indonesia, sehingga perlu disiapkan infrastruktur pendukung pariwisata, misalnya perhotelan. Manado misalnya yang sejak tahun lalu semakin ramai dikunjung wisatawan mancanegara (wisman) asal Cina. Jumlah turis asal Cina itu meningkat dari sebelumnya 12 ribu orang per tahun menjadi 12 ribu orang per bulan.' Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menjadikan sektor pariwisata sebagai ujung tombak baru pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal. Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong mengatakan implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) untuk gelombang berikutnya akan lebih berfokus pada sektor jasa, salah satunya pariwisata. "Sektor pariwisata dan tak kalah pentingnya infrastruktur pendukung akan menjadi prioritas untuk menarik investor asing dan domestik," kata Lembong di Nusa Dua, Kamis (23/2). Kepala BKPM Bidik Sektor Jasa Pariwisata, Ini yang Dilakukan di Bali | PT Solid Gold Berjangka Cabang MakassarFasilitas KLIK ini dapat dinikmati oleh semua investor karena tidak mensyaratkan batasan minimal nilai investasi atau jumlah tenaga kerja, sepanjang berlokasi di Kawasan Industri tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi investor dapat langsung membangun proyek mereka setelah memperoleh izin investasi/izin prinsip, baik dari PTSP Pusat di BKPM maupun di PTSP Daerah. Secara paralel, perusahaan dapat mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan Amdal), serta izin pelaksanaan lainnya. Awalnya, pemerintah menetapkan 14 Kawasan Industri dengan total luas lahan 10.002 Ha yang berlokasi di 6 provinsi dan 9 kabupaten/kota melalui SK No. 24 Tahun 2016 yang diresmikan pada 22 Februari 2016 dan disaksikan oleh Presiden RI di Istana Negara. Menurut Thomas, peluncuran KLIK tahap II ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat proses konstruksi realisasi investasi. Hingga saat ini fasilitas KLIK telah dimanfaatkan oleh 83 proyek/perusahaan, dengan nilai investasi Rp 122,2 triliun dengan memanfaatkan lahan seluas 1.126 Ha yang berlokasi di 11 Kawasan Industri. "Dengan ditetapkannya 18 kawasan industri baru di tahap II ini, maka total hingga saat ini pemerintah telah menetapkan 32 kawasan industri sebagai lokasi implementasi KLIK dengan total luas lahan 13.516,5 hektare berlokasi di 10 provinsi di 16 kabupaten/kota," ujarnya dalam konferensi pers Peluncuran Perluasan Implernentasi KLIK Tahap II, di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Rabu (22/2/2017) malam. Peluncuran KLIK tahap II ini, dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017 bagi 18 Kawasan Industri tertentu yang ditetapkan melalui SK Kepala BKPM No 17 Tahun 2017. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Thomas Trikasih Lembong, secara resmi meluncurkan implementasi kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK) tahap II yang akan menambah 18 kawasan industri dengan total luasan lahan 3.514,5 hektare di tujuh provinsi dan di 10 kabupaten/kota. Peluncuran ini, kata dia, dilakukan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk percepatan layanan perizinan kepada investor dalam memfasilitasi proyek-proyek investasi yang menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing investasi. ( Baca : Harta 4 Orang Terkaya di Indonesia Setara Harta 100 Juta Orang Miskin ) Layanan Izin Investasi 3 Jam Gaet Investasi Rp 869 Triliun | PT Solid Gold Berjangka Cabang MakassarAda delapan jenis izin yang diberikan dalam tiga jam, yaitu izin prinsip atau izin investasi, Akte Pendirian Perusahaan dan Pengusahaan Perseroan Terbatas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Angka Pengenal Importir (API), dan Nomor Induk Kepabeanan (NIK). Layanan ini sebelumnya sudah diluncurkan di PTSP Batam oleh Badan Pengusahaan Batam pada 1 September 2016. Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kata Lembong juga telah meluncurkan izin investasi tiga jam untuk 10 jenis izin. Rencana investasi tersebut dimanfaatkan 284 perusahaan lokal dan asing," kata Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong dijumpai di Nusa Dua, Bali, Rabu (22/2) malam. Rincian perusahaan tersebut adalah 250 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai rencana investasi Rp 783 triliun, dan 34 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan rencana nilai investasi Rp 86,1 triliun. Layanan ini, kata Lembong diupayakan ke depannya bukan hanya untuk izin kawasan untuk industri, namun juga izin kawasan untuk jasa, seperti pariwisata. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat memberikan layanan izin investasi tiga jam (123J) sejak 26 Oktober 2015. Implementasi percepatan layanan investasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat tersebut berhasil menggaet rencana investasi dengan nilai Rp 869,1 triliun. PT Solid Gold Berjangka Categories
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
April 2017
All
NETWORKS
|