Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTT, Johana Lisapaly,S.H,M.Si mengatakan, P2D urusan SMA/SMK dan pendidikan khusus yang selama ini menjadi kewenangan kabupaten/kota sudah diserahkan ke Provinsi NTT.*
Acara penyerahan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara di Aula Ben Mboi, Kantor Gubernur NTT, Senin (3/10/2016). Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menerima penyerahan Personel, Peralatan dan Dokumen (P2D) SMA/SMK dan Pendidikan Khusus dari kabupaten/kota se-NTT. Tergantung Arahan Gubernur | PT. Solid Gold Berjangka Cabang jakarta Untuk itu, pemerintah Kutim segera melayangkan surat yang telah ditandatangani Bupati Kutim Ismunandar kepada Gubernur Kaltim, untuk meminta petunjuk dan arahan. Apakah pemerintah Kutim boleh menganggarkan kegiatan untuk SMA dan SMK pada 2017 nanti, ataukah tidak dan kewenangan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada pihak provinsi Kaltim. Hal ini terkait siapa yang akan bertangung jawab nantinya pada pembiayaan operasional termasuk gaji PNS, CPNS dan TK2D-nya. Dikatakannya, setiap pemerintah Kutim menggelar rapat dengan pihak Provinsi Kaltim terkait pelimpahan SMA/SMK, selalu tidak ada kepastian. Pihak provinsi hingga saat ini hanya mengakomodir penarikan SMA/SMK, termasuk PNS dan CPNS-nya saja, sesuai berita acara yang ditanda tangani. Sementara Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) atau Non PNS, tidak masuk dalam kesepakatan tersebut. “Kami menunggu, jika ada instruksi resmi dari gubernur bahwa provinsi yang akan mengelola maka pihaknya akan melepas. Namun jika ada arahan bahwa masih ditangani pihak kabupaten maka segera akan dianggarkan untuk 2017 mendatang,” katanya. Bahkan kepastian pengambilan kewenangan SMA dan SMK pada tahun 2017 mendatang, juga masih belum menemukan titik terang. Pihak provinsi meminta kepastian hingga bulan Oktober mendatang. Sementara Disdikbud Kutim juga harus menyusun anggaran untuk tahun 2017 mendatang. Karena itu, Iman mengatakan saat ini proses penarikan kewenangan SMA/SMK masih dalam proses gugatan di pengadilan. Sehingga otomatis hingga kini belum ada kepastian apakah tetap dikembalikan ke daerah ataukah ditarik sepenuhnya ke provinsi. Sementara itu, tercatat ada 20 SMA, 13 SMK 1 SLB dan pengawas dengan personel PNS 325 orang dan TK2D 317 orang, yang akan diserah terimakan dengan pihak provinsi Kaltim. (jn/nha) Rencana penarikan kewenangan pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi, ternyata belum bisa dipastikan. Bahkan rencana pelimpahan SMA/SMK pada 2017 mendatang pun masih belum menemukan titik terang. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim), Iman Hidayat, beberapa hari lalu. “Hal inilah yang kemudian menjadi masalah. Karena jika TK2D tidak ikut ditarik ke provinsi, maka tentu proses belajar mengajar di Kutim juga tidak akan bisa berjalan normal. Sebab tenaga pengajar di Kutim masih didominasi tenaga kontrak daerah. Masalah ini yang hingga saat ini belum ada jawaban pasti,” katanya. Solid Gold Berjangka
0 Comments
PT. Solid Gold Berjangka Pusat Jakarta - "Hanya formulir B4 KWK partai politik, ini terkait dengan kesesuaian visi, misi dan program pasangan calon dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah," kata Sumarno.
Pasangan bakal calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, akan menyerahkan sisa persyaratan ke KPU DKI Jakarta. Persyaratan yang belum dilengkapi adalah fisik visi dan misi Ahok-Djarot. Ahok-Djarot mendaftar sebagai pasangan bakal calon petahana pada 21 September. Keduanya belum melengkapi berkas, yakni bukti fisik visi dan misi. Ahok-Djarot belum bisa menyerahkan fisik visi dan misi karena baru menerima pengumuman pasangan sehari sebelum pendaftaran. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengungkapkan Ahok-Djarot belum menyelesaikan formulir pendaftaran. Ada satu berkas yang belum diserahkan. "Hari ini kita akan masukkan buku visi misinya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016). Penyerahan tidak akan dilakukan oleh Ahok-Djarot. Ahok menyerahkan pembenahan berkas kepada salah satu stafnya Rian Ernes. "Kita sudah kasih LO (Liaison Officer) ke si Rian kasih kuasa. Si Rian yang bakal apa (nyerahin)," kata Ahok. "Karena waktu cetak visi harus langsung Ahok-Djarot. Kalau kemarin kita cetak Ahok-Djarot semua tahu-tahu dia PDI Perjuangan putuskan bukan gimana?" ucap Ahok, Rabu, 21 September. Ahok-Djarot Siap Terima Sumbangan Rp750 Juta untuk Kampanye | PT. Solid Gold Berjangka Pusat Jakarta "Teman Ahok akan mendaftarkan ke KPU (acara makan malam bersama atau kampanye lain), termasuk uang yang keluar masuk. Lengkap semua (yang dilaporkan)," ujar Ahok. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Ahok mengatakan, komunitas relawan pemenangannya, Teman Ahok, akan menjadi koordinator acara. Teman Ahok, selain menjadi penghubung pasangan Ahok-Djarot dengan empat partai politik pendukungnya, juga menjadi penghubung dengan KPUD. Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, sama seperti kandidat lain, ia berpatokan kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2016 dalam menentukan besaran dana sumbangan yang akan ia terima. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama siap menerima sumbangan dana kampanye untuk pasangan Ahok - Djarot di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Pasal 7 PKPU mengatur batas maksimal sumbangan yang diberikan adalah Rp750.000.000 dari partai politik atau gabungan partai politik, Rp75.000.000 dari perseorangan, dan Rp750.000.000 dari badan hukum swasta. Ahok mengatakan, ia dan Djarot tidak akan mempermasalahkan siapa pun yang mendukungnya menyumbang dana jutaan rupiah sesuai aturan. Lebih lanjut, Ahok mengatakan, penyerahan sumbangan dana kampanye bisa dilakukan pendukungnya secara simbolis dalam sejumlah kesempatan, misalnya, acara makan malam bersamanya. Namun, meski dilakukan pada acara, penyerahan sumbangan secara nyata tetap harus dilakukan melalui metode transfer. Hal itu supaya setiap pemasukan tercatat dan bisa dipantau oleh KPUD. Bila lolos tahapan verifikasi, KPUD akan menetapkan Ahok-Djarot atau dua bakal pasangan calon lain resmi menjadi peserta Pilkada DKI 2017 pada 24 Oktober 2016. Rekening kampanye Ahok-Djarot akan mulai menerima sumbangan pada tanggal itu juga. "Jadi kalau mau, silakan mereka (partai politik, perseorangan, atau badan hukum swasta pendukung) sumbang," ujar Ahok. "Kalau orang (misalnya) cuma mau nyumbang Rp50 juta enggak apa-apa kan," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 4 Oktober 2016. Ahok akan mulai menerima sumbangan begitu ia dan Djarot resmi ditetapkan menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI. Solid Gold Berjangka Presiden Joko Widodo | PT. Solid Gold Berjangka Pusat Jakarta
Presiden Joko Widodo pagi ini menerima 18 duta besar dari negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta. Para duta besar itu menyerahkan surat kepercayaan (credentials) kepada Presiden Jokowi. Acara itu dimulai dengan upacara penerimaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/10/2016). Satu per satu duta besar masuk di halaman Istana dan berdiri sejenak untuk mendengar lagu kebangsaan oleh Paspampres. 18 Duta besar itu kemudian masuk bersamaan ke dalam ruang Istana Merdeka. Satu per satu mereka menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Jokowi. Acara ini secara resmi disebut 'Penyerahan Surat-Surat Kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident dan Designate Non Resident untuk RI'. Mereka adalah duta besar yang baru menerima tanggung jawab dari pemerintah mereka untuk bertugas di Indonesia sehingga perlu menghadap lebih dulu kepada Presiden Jokowi. Tampak mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Setelah diterima Presiden Jokowi, para duta besar itu kemudian disambut dalam veranda talk, yaitu berbincang santai dengan Presiden di beranda Jokowi terima surat kepercayaan dari 18 dubes negara sahabat |PT. Solid Gold Berjangka Pusat Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat-surat kepercayaan dari 18 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident dan Designate Non Resident untuk Republik Indonesia. Acara berlangsung di Istana Merdeka, Selasa (4/10), sekitar pukul 10.00 WIB. Pantauan merdeka.com di lokasi, satu per satu Dubes negara sahabat tiba di Istana Negara. Kehadiran mereka disambut langsung dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang dimainkan oleh Korps Musik Istana. Dalam acara ini, hadir Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Berikut nama-nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) yang menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden: 1. Mehmet Kadri Sander Gorboz, Dubes LBBP Republik Turki untuk Indonesia 2. Mohamed Abdulla M Bin Mutleq Algafhli, Dubes LBBP Persatuan Emirat Arab untuk Indonesia 3. Peter MacArthur, Dubes LBBP Kanada untuk RI 4. Michael Freiherr von Ungern-Stemberg, Dubes LBBP Republik Federal Jerman untuk RI 5. Helene Steinhausi, Dubes LBBP Republik Austria untuk RI 6. Deborah Ho Ng de Cogley, Dubes LBBP Republik Panama untuk RI 7. Gonzalo Mendoza Negri, Dubes LBBP Republik Chile untuk RI 8. Ahmed Bin Jassim Mohammed Ali Al-Hamar, Dubes LBBP Negara Qatar untuk RI 9. Ahmed Amr Ahmed Moawad, Dubes LBBP Republik Arab Mesir untuk RI 10. Osama Mohammad Abdullah Alshuaibi, Dubes LBBP Arab Saudi untuk RI 11. Jose Renato Salazar Acosta , Dubes LBBP Republik Kolombia 12. Clement Philip Ricardo Allicock, Dubes LBBP Jamaika untuk RI berkedudukan di Tokyo 13. Helena Drnovsek Zorko, Dubes LBBP Republik Slovenia untuk RI berkedudukan di Canberra 14. Hinauri Petana, Dubes LBBP Samoa Untuk RI berkedudukan di Canberra 15. Walubita Imakando, Dubes LBBP Republik Zambia untuk RI berkedudukan di Kuala Lumpur 16. Yahya Ngam, Dubes LBBP Republik Islam Mauritania untuk RI berkedudukan di Tokyo 17. Yazkuli Mammadov, Dubes LBBP Turkmenistan untuk RI berkedudukan di Kuala Lumpur 18. Anne Namakau Mutelo, Dubes LBBP Republik Namibia untuk RI berkedudukan di Kuala Lumpur. Solid Gold Berjangka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan deadline sampai 2017 itu terkait dengan dimulainya tahapan pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Dia mengingatkan agar semua warga negara yang sudah berusia 17 tahun untuk segera melakukan perekaman data e-KTP.
"Banyak masyarakat yang sudah merekam, mudah-mudahan pertengahan tahun 2017 sudah selesai semua. Kami juga terus update, mungkin yang status e-KTP nya berubah, akan terus dipantau," tutup Tjahjo. Kemendagri memutuskan bahwa tenggat waktu untuk pengurusan e-KTP pada pertengahan 2017 | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Palembang Kementerian Dalam Negeri sempat melakukan uji coba untuk batas waktu pengurusan kartu tanda penduduk (e-KTP) pada 30 September 2016 pekan lalu. Kini Kemendagri memutuskan bahwa tenggat waktu untuk pengurusan e-KTP pada pertengahan 2017. "Target (perekaman e-KTP) sampai pertengahan 2017, karena sudah dimulai tahapan-tahapan dalam kerangka Pileg dan Pilpres serentak 2019. Minimal 101 daerah Pilkada paling lambat November dan Desember selesai. Kalau belum ada yang mau merekam, jangan salahkan kami, kalau tidak mendapat e-KTP, akan mendapat formulir perekaman. Tetapi hak pilih harus kita jamin, Apabila sampai pertengahan 2017 tak juga melakukan perekaman data e-KTP, Kemendagri tak mau disalahkan jika mereka tak mendapatkan KTP elektronik. Namun Tjahjo menegaskan bahwa meski belum punya e-KTP warga negara yang sudah berusia 17 tahun tetap bisa menggunakan hak pilih mereka di Pileg dan Pilpres 2019. menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Upacara Kantor Pusat Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016). kalau belum belum dapat e-KTP, masih bisa memilih, walaupun dengan KTP lama. Yang penting merekam dulu," kata Tjahjo usai Kementerian Keuangan atas izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengembalikan anggaran yang sempat tertahan tersebut. "Kemendagri dan saya menyampaikan terimakasih kepada Kemenkeu, dengan seizin presiden yang rencana ditunda utk memenuhi jumlah percetakan e-KTP yang 20 juta akhirnya dikembalikan. Tidak ada penundaan anggaran," kata Tjahjo. Tjahjo mengatakan bahwa saat ini pelayanan untuk pembuatan e-KTP makin membaik. Bulan ini juga anggaran untuk pembuatan 20 juta e-KTP yang sempat tertahan akhirnya dicairkan. Menurut Tjahho saat ini keinginan masyarakat untuk membuat e-KTP sudah mulai membaik. Banyak masyarakat yang sudah mulai melakukan perekaman data. Dia berharap pertengahan 2017 semua masyarakat yang berhak bisa mendapatkan e-KTP. Bahkan menurut Tjahjo saat ini percetakan untuk 20 juta e-KTP itu sudah masuk tender. "Sehingga yang 20 juta e-KTP sudah bisa dicetak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 20 juta," tambah mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu. Tjahjo Pecat 100 Pegawai Kemendagri Karena Diduga Terlibat Korupsi | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Palembang "Sekarang Hanya terganjal imej masyarakat, ini yang mengganggu optimalisasi anggaran e-KTP . Tapi bu menteri keuangan bijaksana. Karena menyangkut Pemilu, beliau mengabulkan anggaran Dukcapil yang Rp 400 M tidak dipotong supaya mencetak e-KTP, dan memobilisir segala kepentingan masyarakat," kata Tjahjo. Pejabat-pejabat yang dipecat karena terlibat korupsi ini akan diumumkan tepat saat 2 tahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. "Jelas. Nanti akan saya umumkan (pejabat korup), walaupun tidak nama. Sudah mendekati 100 lebih, mulai eselon 2, Direktur IPDN yang saya pecat dengan tidak hormat maupun kami suruh memilih pensiun dini," kata Tjahjo kepada wartawan usai menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Upacara Kantor Pusat Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016). Tjahjo menegaskan bahwa pihaknya ingin terus bersih-bersih Kemendagri dari praktik korupsi. Sejak menjabat pada 27 Oktober 2014 lalu hingga kini, dia mengaku pengelolaan anggaran di Kemendagri sudah berjalan cukup baik. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah memberhentikan dengan tidak hormat (memecat) hampir 100 pegawai di Kemendagri yang diduga terlibat kasus korupsi. Pegawai yang dipecat tersebut ada yang eselon 2, ada juga eselon 1. "Akan saya umumkan pas 2 tahun pemerintahan pak Jokowi," dia menambahkan. Terkait dugaan kasus korupsi e-KTP yang saat ini diusut oleh KPK, Tjahjo mengatakan bahwa hal itu tidak mengganggu kinerja pegawai Kementerian Dalam Negeri. Perekaman dan pembuatan e-KTP tak terganggu atas diusutnya kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 2 triliun itu. "Kami ingin agar (Kemendagri) terus bersih, termasuk fokus anggaran, 2015 ke 2016 sudah cukup baik, sekarang sudah 70-80 persen. Lalu, jangan ada monopoli tender, ada proyek kecil maupun besar saya minta dibagi rata, jangan dipegang 1 orang yang memborong proyek," kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu. Yang jadi persoalan saat ini, kata Tjahjo, adalah soal persepsi publik atas kasus dugaan korupsi e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Persepsi itu mengganggu optimalisasi anggaran e-KTP. Dia meminta tak ada monopoli tender proyek di Kemendagri. Proyek kecil mau pun besar, Tjahjo meminta itu dibagi rata tidak dipegang oleh 1 orang pemborong. Beruntung ada kebijaksanaan dari Menteri Keuangan. Berhubung mendekati proses pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden, pemerintah tidak menahan pengucuran anggaran e-KTP sebesar Rp 400 miliar. PT Solid Gold Berjangka Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengemudi Gojek bakal menggelar aksi damai terkait sikap manajemen PT Gojek yang dinilai tidak responsif kepada segala keluhan pengemudi sebagai mitra, dan sistem kebijakan yang banyak memberatkan pengemudi.
Mereka rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gojek Kemang, Gedung DPR-MPR dan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Polisi menyiapkan 300 personel untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa pengemudi ojek online Gojek, di Kantor Gojek Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, hari ini. "Sebanyak 300 personel sudah disiapkan untuk antisipasi pengamanan demo tersebut," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono, di Jakarta, Senin (3/10). Dikatakan Awi, pihak pengemudi Gojek sudah menyampaikan pemberitahuan melalui fax ke Polres Jakarta Selatan, pagi ini. "Ada pemberitahuan, baru masuk pagi ini. Jumlah pendemo sekitar 200 orang," ungkapnya. Driver Demo, Netizen Keluhkan Susah Order Go-Jek | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Lampung Aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh kumpulan driver Go-Jek yang menyebut diri sebagai Solidaritas Go-Jek Indonesia hari ini membuat pengguna kesulitan mendapatkan Go-Jek. Hal ini banyak dikeluhkan oleh pengguna Go-Jek di akun jejaring sosial masing-masing, salah satunya melalui Twitter. Seperti yang dialami oleh Barbara Hernandez, Senin (3/10/2016) pagi. Pemilik akun @Barbara47206680 ini menuliskan dalam unggahannya, gara-gara driver Go-Jek demo, penumpang menjadi terlantar. Ada pula pemilik akun @Elwa yang menyebutkan, sejak tadi dirinya sulit mendapatkan jasa ojek yang dipesan secara online itu. Bahkan, ada juga pengguna Go-Jek yang sudah menyerah melakukan pemesanan lantaran hari ini sulit mendapatkan Go-Jek. Pengguna Twitter dengan akun @dva_t itu pun langsung berinisiatif untuk menggunakan jasa ojek online yang lainnya. Sementara itu, koordinator aksi cinta damai Go-Jek Jakarta Timur mengaku selama aksi demo, para driver memang tidak akan mengambil orderan penumpang. "No bid (tidak mengambil orderan) sampai seharian full sampai malem. Kita matiin," ujar Risky. Rute Demo Driver Go-Jek | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Lampung Sehari sebelumnya sudah tersebar imbauan dari koordinator driver Go-Jek untuk melakukan aksi demo damai terhadap manajemen perusahaan. Seperti diketahui, hari ini driver Go-Jek melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Go-Jek yang beralamat di Kemang, Jakarta Selatan. Aksi solidaritas ini diperkirakan akan membuat arus lalu lintas di sepanjang jalan yang dilewati driver Go-Jek terjadi kemacetan. Dari Kemang, para driver Gojek akan konvoi ke Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, sebelum akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 17.00 WIB. Berdasarkan info yang Tekno Liputan6.com dapatkan, hal tersebut berkenaan dengan banyaknya kebijakan PT Go-Jek Indonesia yang dinilai memberatkan driver. Selain itu, mereka juga membagikan bunga kepada para pelanggan Go-Jek yang lewat. Dari GBK, para driver akan konvoi ke kantor pusat Go-Jek di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di sini, mereka akan berorasi menyampaikan keluhan dan harapan kepada jajaran pimpinan PT Go-Jek Indonesia. Aksi bertema 'Cinta Solidaritas Gojek Indonesia' sendiri diawali dengan berkumpul di Gelora Bung karno (GBK) Senayan, pada pukul 10.00 WIB. PT Solid Gold Berjangka |
Archives
April 2017
All
NETWORKS
|